untuk kepentingan. Model upaya hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk suatu kegiatan pembanguan kepentingan umum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan. untuk kepentingan

2/2012”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (“UU Cipta. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah. Dari situ saya masuk ke intinya. Dalam masa itu, Daendels mendapatkan dua tugas pokok, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dan. 3. Memakai kalimat sapaan. SIMAK UI 2015 TKD - 741 SEJARAH Untuk kepentingan perangnya, Jepang menghendaki jaminan masuknya sumber-sumber alam bagi keperluan industri perangnya, terutama minyak. Ketepatan Waktu: Perusahaan harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi yang disajikan tersebut tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Judul. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan adanyaAturan penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kembali disempurnakan. Cit. Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani konflik kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Penyelenggara Negara maupun organisasi atau lembaga dimana Penyelenggara Negara tersebut bekerja antara lain. SEMARANG (19/8) - Dalam rangka memberikan pedoman terkait penjabaran setiap tahapan pemenuhan persyaratan perizinan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan. T. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam prinsip pelaksanaan program JKN di atas, maka kepesertaan bersifat wajib. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. 2 Tahun 2012). kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan mengutamakan pandangan informan. 000 peraturan Indonesia lainnya disini!! 2016. Pada Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan beberapa. Kemenhan. Judul. 28/PMK. Membangun sistem untuk mengungkap atau mendeklarasikan serta melaporkan potensi benturan. Jalan. bahwa pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual memegang peranan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. TATIT LELY WARDHANI, 03015714 (2008) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP TANAH WAKAF. Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 22 menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian secara layak dan adil kepada yang berhak. pertahanan dan keamanan nasional; b. Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencakup tiga ciri. PERMA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE. 2. 10/PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. Misalnya saja dalam massa pembahasan anggaran, anggota DPR. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Misalnya tujuan daripada n egara. JAKARTA, KOMPAS. Penyiapan Tindakan untuk Menangani Konflik Kepentingan. Peran Serta Ondofolo Dalam Ganti Rugi Tanah Untuk. Obviously, if He's God, then that would mean that when He asks the question, it's for your benefit , not His. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Bila gagal menyelenggarakan kepentingan umum, akan muncul fenomena-fenomena gangguan umum dan gangguan terhadap kepentingan so s ial. Judul. Allah bahkan menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 92. Kemendagri telah melayangkan surat edaran Nomor 356/4995/SJ tertanggal 14. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Peraturan Menteri. Pegawai tersebut "egois",. Pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta, selain dapat dilaksanakan dengan cara jual-beli, tukar menukar, dapat dilakukan dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, kegilaan jabatan, sehingga. Apabila kelompok kepentingan tidak mampu memengaruhi para pembuat keputusan, maka dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan telah menemui kegagalan. _ 13 Selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana ditentukan, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa, ^Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan. UU No. 2. Profitabilitas Profitabilas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola1. Rencana Aksi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah dengan jelas mencantumkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 bahwa mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, terkait pertanahan melalui pembentukan lembaga pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (bank tanah) untuk. Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakanPembangunan untuk Kepentingan Umum dan untuk mengetahui wewenang yang dimiliki Lembaga Penilai Tanah dalam menentukan ganti kerugian atas tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penerapan SIA dalam diri kita, perusahaan maupun keseharian untuk mengatur segala hal dinilai sangatlah mahal, sebagi ilmu juga pastinya. Sila ke-3 memuat 7 butir pengamalan, antara lain sebagai berikut: Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan. untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. 6 Albert Hasibuan, Titik Pandang Untuk Orde Baru, Pustaka. HasilPenelitian: Pertama Prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentinganbadan hukum swasta dalam rangka penanaman modal adalah mengatur mengenaitatacara yang sesuai dengan aturan dalam. T menciptakan alam dengan sempurna secara kejadiannya tanpa sebarang kekurangan sedikitpun. Dengan iktikad baik serta memiliki rasa tanggung jawab menerima. Hal ini tentu memerlukan proses pen-gadaan tanah untuk kepentingan umum atau pembangunan. Misalnya menolong teman yang kesusahan. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut,. 4. Sedangkan kegunaan dari tulisan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca di bidang hukum pertanahan,. email – Wiliam. Untuk Kepentingan Umum Perpres ini mencabut Perpres No. Namun tahukah Anda apa sebenarnya pengertian internet ? Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. Upaya untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk kepentingan investasi tersebut seringkali menyasar tanah-tanah ulayat yang hukum adat. Hasil penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan. hukum, oleh karena itu jika kepentingan umum mendesak kepentingan pribadi maka harus diberi ganti rugi yang layak dan adil. Prioritas pembangunan, yang tercantum dalam: 1) Rencana pembangunan jangka menengah; 2) Rencana. Memegang tegung sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. 22. untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan. Capaian akhir dari kelompok kepentingan adalah untuk memengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan. para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk dapat menilai kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah; Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat. Penulis juga menawarkan beberapa alternatif untuk menyeimbangkan dan mengharmoniskan kedua. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Istilah “pengadaan tanah” secara yuridis pertama kali dikenal sejak keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan tersebut dijelaskan, bahwa untuk kepentingan umum dapat dialihfungsikan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain kajian kelayakan strategis, penyusunan alih fungsi lahan,. Ketiga, dilakukan karena adanya suatu pembebasan lahan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; c. Pengecualian Pajak dalam Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. 7. Tujuan penelitian ini ialah untuk memecahkan permasalahan penelitian terkait ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. CATATAN : - Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal 9 Juni. E. Penggunaan aset Penyalahgunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi Menggunakan BMN sesuai ketentuan Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN Rahasia Jabatan/instansi Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi Penandatanganan Pakta Integritas Pengawasan Internal Menerapkan Kebijakan. Melarang. Di dalam praktik, salah satu keputusannya adalah transaksi benturan kepentingan. Disebutkan pada Pasal 1 ayat 14, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri. Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, (Edisi Revisi), PT. Sementara itu, melansir dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bentuk pengamalan sila ketiga di lingkungan rumah atau keluarga menurut buku Pasti Bisa: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas IV adalah seperti di bawah ini: 1. Penelitian menyimpulkan, kendala pengadaan tanah di kawasan hutan adalah akibat. kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan U saha Pokoknya. Kenyataan tersebut, mendorong pemerintah untuk membuat suatu tata aturan pertanahan. untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan pemberian ganti kerugian yang layak8 dan sedapat-dapatnya harus diperoleh melalui musyawarah,9 maka pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan umum, seharusnya akan diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, 10 sehingga sengketa akan relatif jarang terjadi. 2. dan 2 (dua) tahapan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai. kepentingan rakyat itu sendiri. Contoh email memakai sapaan seperti berikut: [email protected] PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 29 April 2021: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tahun. Model upaya hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk suatu kegiatan pembanguan kepentingan umum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan. Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Jakarta – Batas usia minimal capres dan cawapres yang. 3. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012. Meskipun dalam pemberian "Hak Milik" atas tanah memiliki hak. 52. JAKARTA – Aturan penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kembali disempurnakan. E. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), Pasal 64. Untuk itu, ia menilai hadirnya paguyuban RT/RW menjadi sangat penting. Jagoanhosting. Indonesia,. Misalnya tujuan daripada n egara adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta. 10 No. Di dalam hubungannya dengan fungsi ketiga di atas, yakni alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum. bertujuan untuk mengejar power dan power dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki—kecuali kekuasaannya sendiri—adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang Praktik sejarah yang mengutamakan. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik. Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dalam pasal 17 ayat 1 point b 23 John Salidenho, Masalah Tanah Dalam Pembanguna, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. Dalam hal Terminal Khusus/ Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dioperasikan untuk menunjang usaha anak perusahaan (subsidiary company), perusahaan induk (holding company), atau perusahaan seinduk (sister company), harus menunjukkan akta pendirian yang menyatakan hubungan perusahaan. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaanwewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dankualitas keputusan dan/atau tindakan dan/atau yang dibuat dilakukannya. Transfer of land rights for public interest in Islam. Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. 2. berjudul “Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Proyek Pembangunan Middle Ring Road Kota Makassar”. perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 2. Persoalan pertama terkait dengan penggunaan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional diajukan oleh Dian Leonaro Benny pada 7 November lalu. UNTUK KEPENTINGAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kegiatan pengadaan tanah sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dahulu melalui Onteigen-ings Ordonnatie (Staatsblad 1920 Nomor 574). Contoh dari jenis retribusi umum meliputi: Pelayanan kesehatan. email. 31. Perencanaan. Iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. a. 36/2005. 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 8. Dalam hal ini banyak permasalahan yang muncul karena kelemahan regulasi. Keberadaan internet memang memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 02/2016, BN. Konflik kepentingan dapat berupa : Undang-Undang yang Mengatur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Fokus permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini yaitu: (1) Prinsip-prinsip hukum apa yang mendasari pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang melibatkan badan usaha swasta; (2). Pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan dibangun Daendels saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808 sampai 1811. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan; Undang-Undang Dasar Negara Republik. 16-17. Pengamat: Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hanya untuk Kepentingan Segelintir Orang. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Perdata, Universitas. Perencanaan SDM: Pengertian, Faktor, Proses, dan Manfaat. Ada beberapa alasan masuk akal mengapa terkadang kamu perlu mendahulukan kepentingan pribadi. 19. Definisi : 1. id : 6 hlm. Pembangunan untuk Kepentingan Umum UU No. 03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat penting bagi. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. com -bit. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaanSalah satunya seperti tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 1. Dilarang memberi / menerima hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan perusahaan kepada aparat pemerintah/negara, mitra kerja, penyedia barang/ jasa serta rekanan/mitra kerja dengan maksud untuk mendapatkan / memberikan. Yang dimaksud “fasilitas keselamatan umum” adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor. VIDEO: Bocah Terlindas Truk Ketika Terjatuh Dari Motor Di Tangerang. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden. DenganAdvokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan bedasarkan ketentuan undang-undang, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan. Untuk mencari benua imajiner ini, yang pada masa Yunani kuno diyakini berada di belahan dunia lain, penjelajah Belanda bernama Abel Tasman menjumpai. Berdasarkan SPI 306, dasar penilaian adalah nilai penggantian wajar (fair replacement value). UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dengan memperhatikan beberapa etika dalam penulisan email bisnis tentu saja Anda akan sedikit mendapatkan gambaran bagaimana cara membuat email bisnis dan penulisannya. Terkait dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional, fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh. Insan PLN tidak boleh memanfaatkan jabatan/kewenangannya untuk kepentingan pribadi, orang lain maupun kelompok untuk tujuan tertentu. untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Peraturan yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (se lanjutnya disebut UU No. an tara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 23. Situasi perangkapan jabatan di LKPP atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Berjejaring secara luas kepada orang-orang dari beragam daerah. id); 2. untuk kepentingan rakyat. Kala itu, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk menghapus konstituante hasil pemilu dan memberlakukan Undang-Undang Dasar. Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.